FGD GABPEKNAS - KADIN DKI Kupas Tuntas Pelelangan dan Penggunaan E-Katalog

berita

Selasa, 17 Juni 2025

FGD GABPEKNAS - KADIN DKI Kupas Tuntas Pelelangan dan Penggunaan E-Katalog

RAKYATNASIONAL.COM, - FGD GABPEKNAS - KADIN DKI Kupas Tuntas Pelelangan dan Penggunaan E-Katalog

Bertempat di Ruang Pertemuan Lt 4, KADIN Provinsi DKI Jakarta, Kompleks Perkantoran Majapahit Permai Blok B 21-23, JL Majopahit No 18-20 10160, RT 14/RW 8,Petojo, Gambir, Central Jakarta City, Jakarta, Gabungan Perusahaan Kontraktor Indonesia ( GABPEKNAS ) bersama Kamar dagang dan industri kadin Provinsi DKI Jakarta, pada Rabu, 14 Mei 2025 menyelenggarakan Fokus Grup Diskusi. Dengan Tema "Kupas Tuntas Pelelangan dan Penggunaan E-Katalog".

Beberapa pembicara dihadirkan, diantaranya Dr. H. Hendrar Prihadi, S.E., M.M. ( Kepala LKPP ), Prof Manlian Ronald Simanjuntak ( LPJK Kementerian PU ) serta Dr Andrew Betlehem ( Praktisi Hukum ). Peserta disamping hadir di lokasi FGD juga diikuti 100 peserta melalui Zoom meating.

Ketua Umum GABPEKNAS yang diwakili Sekjen, Mulyadi Guntur Aritonang mengaku bersyukur hari ini bisa diselenggarakan Fokus Grup Diskusi yang mengupas tentang Pelelangan dan e-katalog, yang memberikan banyak manfaat, terutama dalam efisiensi dan transparansi proses pengadaan barang dan jasa, khususnya Jasa konstruksi.

E-katalog membuka akses ke pasar yang lebih luas. Bagi konsumen, e-katalog memberikan kemudahan untuk mengakses informasi produk dan jasa secara online, sehingga diharapkan akan mempercepat proses pengadaan, mengurangi birokrasi, dan memungkinkan pembelian langsung dari katalog, termasuk jasa konstruksi, dimana seluruh proses transaksi, termasuk harga dan spesifikasi, tercatat secara digital dan dapat diakses oleh semua pihak terkait. Serta mampu membantu penghematan Biaya.

E-katalog dapat mengurangi biaya seperti penggunaan kertas, dan waktu yang dihabiskan untuk mencari barang/jasa, ungkap Mulyadi Guntur Aritonang.

Ketua Umum KADIN DKI Jakarta, Ibu Diana Dewi dalam sambutan tertulis yang dibacakan Pak Gibson Nainggolan waka koordinator infrastrukur Kadin DKI Jakarta menjelaskan, bahwa banyak manfaat dari penggunaan e-katalog seperti meningkatkan efisiensi melalui penyediaan informasi yang lengkap dan akurat. Juga mengurangi biaya-biaya yang dianggap tidak perlu. Lainnya, meningkatkan transparansi dan aksesibilitas. Semua ini menjadi hal penting bagi pelaku usaha, khususnya pengadaan barang dan jasa.

Namun, e-katalog pun memiliki sejumlah kendala antara lain, keterbatasan infrastruktur, di mana pada sejumlah daerah masih terkendala terkait stabilitas jaringan internet dan perangkat keras yang kompatibel. Juga keterampilan dari para penggunanya serta jaminan keamanan data terkait barang dan jasa yang ditawarkan dan data pelaku usaha yang ikut tender.

Tercatat, hingga kuartal transaksi melalui e-Katalog telah mencapai Rp 223,81 triliun. Kita berharap, di 2025 ini, dengan e-Katalog Versi 6, nilai transaksi melalui e-katalog bisa mencapai lebih dari Rp 500 triliun, seperti target Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di 2024 lalu.

E-katalog juga memiliki sejumlah tantangan di antaranya, pengembangan konten yang lebih akurat dan lengkap. Juga pengelolaan data, mengingat volume data begitu besar dan kompleks. Serta integrasi dengan sistem lain, seperti sistem pengadaan dan sistem manajemen inventori, dapat menjadi tantangan jika tidak ada standar yang jelas, ungkapnya.

Dalam paparannya Dr. Andrew Betlehn, SH, MH, CPCD, WKU Bidang Hukum Kadin DKI Jakarta menjelaskan akan pentingnya Kontrak Kerja Konstruksi yang Berkeadilan, serta kiat-kiat Menghindari Risiko dalam Kontrak konstruksi dalam Perspektif Penyedia Jasa.

Bagaimana Mengidentifikasi ketimpangan dalam kontrak jasa konstruksi, Menganalisis risiko umum dan cara mitigasinya serta Memahami prinsip dasar kontrak kerja konstruksi, memberikan tips praktis bagi kontraktor untuk menyusun kontrak yang adil dan seimbang.

Prof Manlian Ronald Simanjuntak menjelaskan bahwa LKPP terus Mendorong Transformasi Digital Pengadaan, Barang / Jasa Guna Mewujudkan Asta Cita Pemerintah guna mendorong serta mendukung, membangun Kewirausahaan Industri Nasional dan Penciptaan lapangan kerja melalui Peningkatan Ekonomi. Sehingga LKPP saat ini sedang menyempurnakan e-katalog versi 6, sehingga lebih efisien hingga 20 - 30% dalam proses pengadaan barang dan jasa. (Red)

Sumber : https://www.rakyatnasional.com/news-5970-fgd-gabpeknas--kadin-dki-kupas-tuntas-pelelangan-dan-penggunaan-ekatalog.html